Senin, 13 Mei 2013

UUD 1945 (operasionalisasinya dalam pendidikan)

Posted by Muh Zulfajrin On 20.43 0 komentar

makalahmakalah.com,- puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan Rahmatnya   sehingga tulisan ini muncul di permukaan. Sebelumnya kami juga telah mempublikasikan makalah Sejarah Islam Indonesia

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah


Undang-undang 1945 merupakan dasr negara Indonesia yang mengatur seluruh sistem negara termasuk masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia ini secara keseluruhan belum dapat menunjukkan prestasi yang optimal. Begitu pula dengan system pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah atas kepentingan pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan sebagai investasi menusia memperoleh pengakuan dari banyak kalangan ahli. Jika tidak mampu mengembangkan SDM, suatu bangsa tidak akan dapat mengembangkan negaranya
Pendidikan meruoakan hal paling banyak mendapat sorotan , sehingga tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan sangat diperlukan. Pemerintah berkewajiban mengatur kebijakan bagaimana system pendidikan di Indonesia. Aturan secara keseluruhan termuat dalam UUD 1945. Saat ini cukup banyak hal-hal baru dalam bidang kependidikan misalnya sekolah gratis dan sertifikasi guru. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Akan tetapi, hal-hal baru itu bias menjadi sebuah solusi kemajuan pendidikan dan juga menjadi masalah di lihat dari segi yang lain.
Untuk mengatasi hal tersebut, adalah bagaimana operasionalisasi UUD 1945 sebagai tonggak kemajuan pendidikan di Indonesia, artinya pemerintah mempunyai hak untuk membuat kebijakan melalui UUD yang telah dibuat dan jga pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuat. Bentuk dari tanggung jawab itu adalah realisasi/ operasionalisasi UUD 1945 yang di tetapkan.
  1. Perumusan Masalah
Berdasarkan lataer belakang masalah di atas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
  1. Bagaimana penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan sebelum amandeman dan setelah amandemen
  2. Bagaimana operasionalisasi pemerintahatas kebijakan yang telah yang telah di tetapkan dalam UUD 1945
  3. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia
  1. Tujuan
  1. Untuk mengetahui penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan sebelum amandeman dan setelah amandemen
  2. Untuk mengetahui Bagaimana operasionalisasi pemerintahatas kebijakan yang telah yang telah di tetapkan dalam UUD 1945
  3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
  1. PENDIDIKAN SEBAGAI PENCIPTA SDM YANG BERKUALITAS
Salah satu hasil yang dapat meningkatkan proses pemikiran dan meningkatkan berfikir menjadi lebih dewasa adalah proses belajar.belajar dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Pendidikan dapat dikatakan sebagai lembaga formal yang menpinyai beberapa aturan dalam pelaksanaanya. Menurut Sahertian (2008:1) mengatakan bahwa pendidikan adalahusaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas SDM. Kusalitas SDM ini, perlu adanya proses pembelajaran di sekolah, dimana sekolah merupakan lembaga pendidikan formal.
Pendidikan di Indonesia merupakan sesuatu yang menjadi sorotan utama dalam setiap kegiatan. Hal ini dikarenakan, selain dari segi pendapatan ekonomi, pendidikan juga mampu member andil atas tujuan bangsa yaitu kesejahteraan.. dengan pendidikan inilah dapat diketahui tingkat/ kualitas SDM, berdasarkan system pendidikan yang telah diterapkan. Bentuk perhatian pemerintah dalam menajukan pendidikan tertera dalam sisdiknas no 20 tahun 2003 yang telah tertera pada latar belakang di atas.
  1. PENJABARAN UUD 1945 RI TENTANG KEPENDIDIKAN
  1. Penjabaran UUD 1945 sebelum amandemen
Dalam penjabaran UUD 1945 RI tentang pendidikan termuat dalam BAB XIII terdiri dari pasal 31 dan 32 berikut bunyinya:
BAB XIII
PENDIDIKAN
Pasal 31
  1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran
  2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional di Indonesia .
UUD 1945 yang telah dijabarkan di atas adallah UU sebelum amandemen, setelah amandemen UUD tentang kependidikan tersebut menalami perubahan yaiti pasal 31 berubah menjadi 5 ayat dan pasal 32 menjadi 2 ayat. UU kependidikan yang semula mengenai PENDIDIKAN pada BAB XIII, setelah amandemen menjadi PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN pada BAB XIII. Berikut bunyinya :
  1. Penjabaran UUD 1945 setelah amandemen
BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
  1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan
  2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
  3. Pemerintah mengusahakan dam menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keeimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
  4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnua 20% dari APBN serta dari anggaran APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bnagsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahateraan umat manusia
Pasal 32
  1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
  2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Terlihat jelas adanya perbedaan yang cukup besar antara UU sebelum dan setelah amandemen. Sebelum amandemen ada sedikit kesulitan pemahaman. Bab yang berbicara tentang pendidikan, namun setelah amandemen kesulitan itu dapat lebih mudah dipahami dengan menambah poin bab menjadi Pendidikan Dan kebudayaan. Dan juga pasal 31 terdiri 5 ayat yang lebih rinci dari pada sebelumnya.kemudian disusul dengan pasal 32 dengan butir-butir mengenai kebudayaan. Penjabaran di atas merupakan bab mengenai pendidikan yang ada dalam UUD 1945 RI, dan secara lebih khusus pendidikan dimuat dalam SISDIKNAS No 20 Th 2003. Pada sisdiknas yang menjadi pembahasan adalah bab IV mengenai Guru. Berikut bunyinya :
BAB IV
GURU
Bagian Kasatu
Kualitas,kompetensi dan sertifikasi
Pasal 8
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Pasal 9
Kualifikasi akademik sebagamana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
Pasal 10
Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi padogogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi profesionalyang diperoleh melalui pendidikan profesi.(pasal 10 ini terdiri dari dua ayat namun yang menjadi pembahasan hanya ayat 1 saja.)
Pasal 11
  1. Sertifikat pendidik sebagaaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan pada guru yang telah memenuhi persyaratan
  2. Sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
(pasal ini terdiri dari empat ayat namun yamg menjadi pembahasan adalah dua ayat butir satu dan dua).
Pasal 12
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.(pasal ini terdiri dari dua ayat namun ymag menjadi pembahasan adalah ayat(butir pertama).
Bagian kedua
Pasal 14
  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja,
  3. Memperoleh perlindungan dalam perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual( pasal ini terdiri dari dua ayat pada ayat pertama terdiri dari sebelas poin, namun yang menjadi pembahasan hanya tiga poin pada ayat pertama
  1. OPERASIONALISASI UUD DASAR I945
Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, harus dijadikan sebagai sebuah ketetapan. pada bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan, pada pasal 31 ayat 1 memang sudah terealisasi artinya operasionalisasi dari UU sudahterwujud dan warga Negara memang mendapatkan hak untuk pendidikan. namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana WN bias mewujudkan haknya dalam bidang pendidikan. Hal ini terkait dengan pasal 31 ayat 2, dimana pendidikan dasar dibiayai oleh pemerintah. Butir 4 yang menyatakan bahwa 20% dari APBN dan APBD adalah untuk pendidikan. Dalam butir ini pmeerintah belum 100% menggunakan anggaran itu untuk pendidikan. Artinya ada ketidaktransparanan penggunaan dana yang seharusnya 20% untuk pendidikan tapi hanya beberapa % saja untuk pendidikan sedangkan yang lain masih mengalami kesimpang siuran berita. Hal ini terbukti dengan adanya anak yang putus sekolah yang ada di daerah terpencil dan beberapa sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, semua kasus itu dapat terlihat pada waktu hari ujian nasional(UAN) yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia
Pada butir ke 5 dimana pemerintah menjunjung tinggi ilmu pengetahuan&tehnologi, ternyata sekitar 30% pemerintah mewujudkan, karena masih banyak sekolah yang kekurangan tehnologi dalam penggunaanya, hal ini masih rancu, dilihat dari segi tenaga pendidik yang masih belum bisa menguasai pemakaian tehnologi atau memang tehnologi belum bisaditerapkan di sekolah secara merata tehnologi sudah berjalan mungkin di sekolah elit dan perguruan tinggi.
Pada pasal 32 butir 1 dan 2 secara umum telah teropesionalisasi, meskipun belum 100% tetapi sudah melebihi setengah dari harapan. Hal ini terlihat dari beberapa yang masih menerapkan budaya dihari tetentu sesuai dengna pelaksanaanya.
  1. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
Pemerintah berusaha semaksimal mungkin menambah kutu pendidikan. Realita dari upaya pemerintah itu adalah ditetapkannya patokan nilai yang setiap tahun naik, jika tidak sampai nilai patokan, maka tidak dapat lulus, dalam UAN. Dibandingkan dengan Negara singapura memang Upaya pemerintah merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Indonesia masih jauh dalam prestasi. Patokan nilai sigapura saat ini adalah 7,00 sedangkan Indonesia menetapkan 5,5 standar nilai. Untuk menaikkan standar nilai, pemerintah agak sulit menetapkannya. Karena dilihat juga SDM (anak didik) di Indonesia dan factor fasilitas belajar di sekolah terutama untuk daerah terpencil. Selain dari segi siswa sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan pemerintah juga menetapkan perlakuan sertifikasi yaitu pemberian sertifikat pada pendidik dengan tujuan menambah kompetensi pendidik agar dapat mengajar dengan kualitas maximal dan menambah daya respon siswa.Menurut Uno (2007 :15) mengatakan bahwa guru merupakan suatu profesi, yang berarti jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan sembarang orang diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal – hal tersebut diluar bidang kependidikan. Upaya ini terdapat dalam Sisdiknas no 20 th 2003 bab IV tentang guru, sertifikasi guru meskipun disebutkan secara keseluruhan butir-butirnya. Namun dengan beberapa butir-butir itu kita dapat menelaah seperti bab IV bagian kesatu bahwa guru yang bersertifikasi harus mempunya kompetensi, kualifikasi akademik, mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi diperoleh apabila telah melaksanakan beberapa proses yang telah ditentukan, setelah guru berhasil meraih sertifikasi guru dituntut untuk professional. Dalam hal ini guru selalu mendapat pantauan dalam mengajar anak didik. hal ini dimaksudkan agar keprofesionalan itu terwujud dalam praktek dan tidak hanya wacana saja. Guru yang sertifikasi juga mendapatkan hak mendapatkan tunjangan / gaji yang berlipat, hal ini dengan tujuan memakmurkan kesejahteraan guru.
Upaya ini sudah terlaksana, dan beberapa perguruan tinggi ada yang membuka program untuk guru sertifikasi.
Pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa, dewasa ini dihadapkan pada berbagai persoalan,baik ekonomi,sosial,budaya,maupun politik. Pada arus global, kita sementara berhadapan dengan tantangan globalisasi, peniadaan sekat – sekat ideologis politik, budaya, dan sebagainya. Selain itu, kita menyakskan pesona peradaban yang disatukan oleh corak budaya yang sama,ekonomi yang sama,bahkan substansi kehidupan yang nyaris sama, globalisasi.

BAB III
PENUTUP
  1. Kesimpulan
Dalam hal pendidikan sebagian pasal sudah teroperasionalisasi oleh pemerintah. Meskipun begitu masih banyak yang perlu di wujudkan lagi untuk beberapa butir UUD 1945. Pemerintah masih belum transparan dan belum merealisasikan dana untuk pendidikan. Padahal hal terpenting dari seluruh kebijakan adalah anggaran , yang tersedia. Karena dengan dana yang minimal pendidikan tidak akan tercapai sesuai tujuan. Ada cukup banyak hal-hal baru yang dikelurkan pemerintah, namun kesemuanya itu belum berjalan dengan maximal. Semua ketetapan yang dikeluarkan pemerintah tidak seluruhnya berdampak positif dan solusi peningkatan pendidikan. Hal-hal baru yang dikeluarkan pemerintah terkadang menjadi sebuah dilemma. Misalnya sekolah gratis belum tentu meningkatkan motivasi belajar siswa, dan sertifikasi juga terpacu pada gaji yang bertambah.
  1. Saran
Undang-undang dasar 1945 harus dijadikan sumber utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Dalam hal ini pemerintahlah yang harus merealisasikannya baik itu dengan usaha pemberian fasilitas pendidikan terlebih tenaga pengajar yang handal dan merata di seluruh negeri. Karena sudah menjadi realita sosial di negeri ini bahwa di daerah-derah terpencil sangat kurang fasilitas dan tenaga kerja. Saran saya hendaknya dana-dana pemerintah baik itu APBN maupun APBD harus memberikan dana lebih banyak terhadap pendidikan di Indonesia daripada membangun gedung-gedung kepemerintahan yang super mewah sedangkan anak bangsa banyak yang buta huruf.


Baca juga artikel terkait Islam Nusantara


DAFTAR PUSTAKA

Madjuntak, B.S , Pasaribu 1982 Konsep Dasar danTehnik Pendidikan Nasional , Bandung :Tarsito
,2002 ,3 UUD Republik Indonesia UUD1945 Setelah Amandemen Konstitusi RIS UUDS 1950,Jakarta : Rhedbook Publisher
Uno Hamzah B ,2007 Profesi Kependidikan, Jakarta : PT Bumi Aksara
Sahertian, Piet A ,2008 Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangkan SDM, Jakarta :Rineka Cipta.

0 komentar:

Poskan Komentar